​Seri : Hibah
PEMBERIAN HIBAH YANG DILAKUKAN SEMASA HIDUP PEWARIS KEPADA PENERIMA HIBAH DALAM HAL TERDAPAT GUGATAN HAK MUTLAK/LEGITIMATIE PORTIE (LP) DARI PARA AHLI WARIS, MAKA “APAKAH” PENERIMA HIBAH WAJIB MELAKUKAN “INBRENG” ATAU “INKORTING” TERHADAP HARTA/BENDA HIBAH BILA HAK MUTLAK/LP AHLI WARIS DILANGGAR MENURUT KETENTUAN KUH PERDATA.
Oleh:
mj. widijatmoko.
KUHPerdata adalah aturan hukum yg dibuat dan berlaku sejak jaman kolonial belanda, yg sampai hari ini masih dijadikan “pedoman hukum di Indonesia, untuk mengisi kekosongan hukum yg belum/tidak dibuat pasca Kemerdekaan Republik Indonesia. KUHPerdata hingga saat ini merupakan acuan hukum di bidang hukum perdata di Indonesia sekalipun sudah “compang camping” & “bolong-bolong” karena “banyak pasal-pasal KUH Perdata” yang sudah dicabut & dinyatakan tidak berlaku oleh beberapa undang-undang yg lain Pasca Kemerdekaan.
Hibah adalah perbuatan hukum penyerahan hak kepemilikan atas suatu benda yg “dilakukan dengan cuma-cuma” semasa hidupnya pemilik benda tsb kepada pihak ketiga.
Menurut KUH Perdata, sekalipun hibah dilakukan oleh pemilik benda pada saat semasa hidupnya kepada pihak ketiga, akan tetapi apabila “Hak Mutlak/LP” ahliwaris terhadap harta warisan setelah pewaris/pemilik benda tsb meminggal dunia “dilanggar” & “dituntut” oleh para ahli waris,  maka terhadap pemberian hibah tsb dapat “dituntut/digugat” untuk “dimasukkan” & “diperhitungkan” kembali dalam “boedel harta warisan” untuk diperhitungan kembali dengan hak mutlak/LP ahli waris terhadap harta warisan yg menjadi bagian mutlak ahli waris yg ditetapkan & dilindungi oleh KUH Perdata. Suatu pemberian hibah yg tidak ditetapkan “dengan syarat2 khusus akan menjadikan benda yg dihibahkan merupakan bagian dari harta gono gini dalam perkawinan”, demikian ketentuan dalam KUH Perdata, hal ini terjadi karena ketentuan dalam KUH perdata menetapkan “semua harta yg dimiliki atau diperoleh seseorang sebelum atau sesudah perkawinan, dalam suatu perkawinan percampuran harta perkawinan/gono gini adalah merupakan harta gono gini dalam perkawinan”.
Bila kita pelajari kembali, bahwa berdasarkan ps 131 jo 163 Indische Staatregeling (IS), KUH Perdata “hanya” berlaku penuh bagi:

1. Golongan Eropa; &

2. Golongan Timur Asing Tionghoa.

Dengan demikian, semestinya ketentuan hukum tentang hibah yg wajib inbreng & inkorting yg diatur dalam KUH Perdata tsb hanya berlaku bagi golongan kependudukan hukum yg tunduk pada ketentuan KUH Perdata.
Sedangkan terhadap “golongan timur asing non tionghoa” & “golongan bumi putra”, ketentuan KUH Perdata tsb tidak diberlakukan, kecuali ada pernyataan penundukan diri terhadap ketentuan KUH Perdata. Terhadap golongan timur asing & golongan bumi putera berlaku “hukum adat” nya masing-masing.
Disisi lain UU 1/1974, ditentukan bahwa harta seseorang dalam suatu perkawinan terdapat 2 jenis yaitu:
1. Harta bawaan, yaitu harta yg dimiliki sebelum perkawinan, diperoleh dari warisan atau hadiah;

 

2. Harta Bersama/Gono Gini, yaitu harta yg diperoleh selama perkawinan gono gini berlangsung.
Dalam kepemilikan suatu benda oleh seseorang, bila dikaitkan dengan hukum kepemilikan benda, hukum benda, hukum negara, hukum adat & hukum agama, maupun hukum perkawinan & hukum waris, serta hukum2 lainnya, maka terhadap benda yg akan dihibahkan tersebut dengan sendiri akan diberlakukan terhadap hukum-hukum tersebut. Dengan berlakunya multi hukum di Indonesia sudah menjadi ciri khas hukum di Indonesia dan dalam penerapan hukum oleh praktisi hukum Notaris PPAT dalam pembuatan akta, dengan sendirinya perlu adanya “sinkronisasi hukum” & “wawasan/pengetahuan hukum yg luas”,  sehingga tidak menimbulkan masalah/perkara hukum dikemudian hari. 
MENJADI PERTANYAAN NIH …
1. Bolehkah pemilik benda yg akan dihibahkan dalam pemberian hibah tsb dipersyaratkan, bahwa “pemberian hibah tsb tidak masuk dalam harta gono gini perkawinan” si penerima hibah …?
2. Bolehkah pemilik benda yg akan dihibahkan dalam pemberian hibah tsb dipersyaratkan, bahwa terhadap “pemberian hibah tsb si penerima hibah ‘tidak wajib’ melakukan inbreng & inkorting terhadap benda yg diterima dengan hibah”…?
3. Apakah pemberian hibah dengan cuma2 tsb termasuk dalam “perolehan (asal usul) benda” yg diperoleh seseorang dari “hadiah” yg dimaksud dalam UU 1/1974…?
Dalam praktek Notaris & PPAT dalam pembuatan akta, para pihak dalam akta “biasanya” membuat klausula & ketentuan dalam akta hibah dengan membuat klausula & ketentuan yg pada intinya sbb :
“Pemberian hibah yang termaktub dalam akta hibah ini, diberikan dengan syarat & ketentuan sebagai berikut :
1. menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku terhadap harta warisan dengan memperhatikan hukum yang berlaku, Penerima Hibah dengan pemberian hibah dengan akta hibah ini tidak diwajibkan untuk memasukkan (inbreng) kembali benda yang dihibahkan dengan akta hibah ini dalam perhitungan boedel harta waris Pemberi Hibah setelah meninggal dunia, apabila para ahli waris Pemberi Hibah menuntut hak mutlak (legitimatie portie) ahli waris terhadap harta warisan Pemberi Hibah;
2. Menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku terhadap harta warisan dengan memperhatikan hukum yang berlaku, Penerima Hibah tidak diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pembayaran kembali (inkorting) terhadap benda atau nilai benda yang dihibahkan dengan akta ini dalam perhitungan boedel harta warisan Pemberi Hibah setelah meninggal dunia, apabila ahli waris Pemberi Hibah menuntut hak mutlak (legitimatie portie) ahli waris terhadap harta warisan Pemberi Hibah;
3. Pemberian hibah terhadap benda yang dihibahkan dengan akta hibah ini, Pemberi Hibah menetapkan bahwa hibah ini dapat dipersamakan dengan hadiah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.”
Menjadi pertanyaan kembali nih….
Pembuatan & penulisan klausula & ketentuan sebagaimana tersebut diatas dalam “perjanjian hibah” atau “perbuatan hukum hibah” apakah merupakan “sah menurut hukum” & apakah “tidak melanggar hukum” …?
Hal menarik untuk pembuatan suatu karya ilmiah & bagan diskusi bagi yg berminat terhadap topik yang kami tulis tsb diatas.

Semoga bermanfaat & berguna.
Jakarta 12 Desember 2016
mj widijatmoko

Penulis pada MjWinstitute Jakarta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *